Oleh: Rismawati (Mahasiswi UMK)
Jakarta, CNN Indonesia. Kamis 31/01/2019 telah melansir bahwa Menteri Komunikasi dan informasi (Menkominfo) telah menyindir salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikementriannya karena pegawai tersebut terang-terangan memilih pasangan Capres nomor urut 02 di Pilpres 2019 mendatang. Jargon tersebut berbunyi “Yang Gaji Kamu Siapa?”. Peristiwa ini terjadi dalam agenda voting memilih stiker sosialisasi pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Menkominfo. Kejadian ini bermula ketika seorang ibu mengatakan akan memilih nomor 02 karena keyakinan akan visi misi yang dicanangkan oleh capres nomor urut 02. Hal ini sontak membuat pak Rudiantara melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya ia ucapkan sebagai seorang pejabat negara.
Apakah karena hal itu si ibu pantas mendapatkan kata-kata “Yang Gaji Kamu Siapa? Presiden atau siapa?”. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan adanya pengkhususan untuk memilih pemimpin dari golongan petahana yang dianggap berkontribusi besar dalam memberi gaji pada para pegawai selama masa jabatannya. Dengan kata lain gaji yang diterima para pegawai berasal dari presiden.
Sungguh sangat disayangkan, seharusnya sebagai seorang pejabat negara kata-kata yang demikian sangat tidak pantas dilontarkan kepada masyarakat karena jika jargon seperti itu sampai ke khalayak maka banyak kesimpulan yang akan timbul, misalnya: rakyat kecil harus tunduk kepada penguasa sekalipun mereka dzalim terhadap rakyat, penguasa adalah “investor” bagi rakyat karena tanpa mereka rakyat tidak bisa melanjutkan hidup, presiden adalah superhero yang punya kekayaan tak tertandingi, dan lain sebagainya.
Adanya permasalahan-permasalahan kecil seperti ini mengakibatkan negeri ini semakin kacau dan mengabaikan permasalahan besar yang sedang melanda negeri tercinta.
Kehadiran pejabat pemerintah patutnya menjadi pelindung bagi hak-hak rakyat kecil dan pemberi rasa aman atas kehidupan masyarakat bukan malah menjadi ancaman dan penghalang bagi rakyat dalam menciptakan kesejahteraan. Apalagi memaksa rakyat untuk tunduk pada semua kebijakan yang mereka buat sekalipun hal itu merugikan bagi rakyat.
Lalu apakah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini?. Hanya dengan kembali pada syariat Islam, kembali kepada hukum Allah karena sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam hukum buatan manusia. Allah telah berfirman dalam QS Al Maidah ayat 50 yang berbunyi:
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.”
Jadi, kembali menegakkan keadilan dengan hukum Allah adalah solusi utama agar keadilan itu tidak hanya dirasakan pada beberapa pihak saja namun oleh seluruh manusia, karena ISLAM adalah rahmatan lilalamin. Sesungguhnya tidak ada hukum yang adil selain hukum Allah dan hanya hukum Allah yang mampu menjaga hak-hak masyarakatnya secara adil dan makmur. Wallahu a’lam bishawab.
Komentar