Oleh: Risnawati, STP (Staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kolaka)
Zonasultra.Com, Kendari – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2 Maret 2019. Sejumlah agenda penting pun telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dalam menyambut orang nomor satu di Indonesia itu.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kusnadi menjelaskan, terdapat tiga agenda penting Presiden RI Jokowi dalam kunjungannya di Bumi Anoa. Ketiga agenda itu, yakni penyerahan sertifikat tanah, peresmian Pelabuhan Kendari New Port Pelindo dan jalan santai bersama warga Kota Kendari.
“Itu agenda Presiden Jokowi, semalam juga pak Gubernur Ali Mazi sudah melakukan rapat terkait agenda-agenda pak Jokowi. Nanti untuk sertifikat yang diserahkan sebanyak 2.000 lembar sertifikat tanah,” terangnya.
2000 lembar sertifikat tanah itu, lanjut Kusnadi, terdiri dari milik warga Kota Kendari sebanyak 1.125 lembar, Konawe 500 lembar dan Konawe Selatan (Konsel) 375 lembar. Penyerahan sertifikat pun nantinya akan diawali dengan pemancangan tanda batas, atau patok secara simbolis oleh Presiden RI Jokowi.
“Tapi lokasinya nanti akan ditentukan pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN). Setelah penyerahkan sertifikat dan peresmian Pelabuhan Kendari New Port Pelindo, keesokan harinya Presiden RI dijadwalkan mengikuti Jalan Santai bersama warga Kota Kendari dan meninjau pasar ikan,” ujarnya.
Kusnadi menjelaskan, setibanya di Bandara Haluoelo Presiden Jokowi bakal di sambut secara langsung masyarakat Konsel yang akan berdiri disepanjang jalan keluar bandara.
“Tapi itu semua masih akan kita rapatkan lagi, dan untuk memantapkan persiapan kunjungan kerja Presiden RI di Sultra ini, Pemda Sultra diundang mengikuti rapat dengan Sekmil Istana untuk memantapkan agenda Presiden di Kota Kendari,” tutupnya.
Saat ini banyak yang berlomba-lomba menjadi pemimpin, entah itu pemimpin suatu wilayah atau pemimpin suatu kelompok/organisasi. Banyak yang berpandangan bahwa menduduki suatu jabatan tinggi adalah suatu kebanggaan. Mereka menghalalkan segala cara demi meraih dan melanggengkan jabatan tersebut. Mulai dari janji-janji manis saat berkampanye hingga berbagai pencitraan agar dipilih kembali sebagai pemimpin.
Pemimpin Dalam Demokrasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa dalam demokrasi rakyat berhak menentukan arah nasibnya sendiri di masa depan melalui orang-orang yang telah dipilihnya sebagai wakildalam menyampaikan kepentingan-kepentingannya.
Sebagai sebuah sistem yang menjamin kebebasan berekspresi, demokrasi membuka kran suara selebar-lebarnya untuk siapa saja yang hendak menyampaikan isi hati. Dengan itu, demokrasi menjanjikan semua aspirasi rakyat dapat terakomodir tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Demokrasi juga dianggap dapat mengantarkan rakyat pada kesejahteraan dan keadilan, sebab ia adalah satu-satunya sistem yang menjamin kesamaan hak. Namun pada faktanya ternyata semua teori yang demokrasi janjikan itu tak lebih dari sekedar omong kosong belaka.
Demokrasi dan sistem ekonomi liberal itu gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya, negeri ini makin rusak dan bobrok. Alih-alih menyelesaikan masalah, demokrasi dan sistem ekonomi liberal justru menjadi sumber masalah di negeri ini. Ongkos demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama maraknya korupsi.
Demokrasi yang dipropagandakan “dari, oleh, dan untuk rakyat” pada praktiknya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam.
Dari beberapa fakta tersebut, jelas bahwa kini pemimpin bukan lagi sebagai sosok yang mengurusi urusan rakyat. Inilah pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi. Namun anehnya, demokrasi dan sistem ekonomi liberal tetap saja dipertahankan. Belum ada tanda-tanda untuk diakhiri. Apakah berbagai kerusakan dan kebobrokan yang ditimbulkan oleh sistem tersebut tidak membuat kita sadar?
Alhasil, kepemimpinan sejati tulus berangkat dari pemahaman kewajiban atas pelayanan dan tanggung jawab atas tindakan. Bukan hanya dipertanggungjawabkan dihadapan pemilu atau Pilpres ataupun pilkada dan bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
Kembali Kepada Islam
Islam berbeda dengan agama-agama yang lain yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, karena Islam diturunkan sempurna dan menyeluruh, termasuk dalam hal mengatur pemimpin dan sistem kepemimpinan.
Dalam Islam, belum cukup ketika kaum Muslim memilih pemimpin yang amanah, namun dipilih untuk menjalankan sistem yang tidak amanah seperti sekulerisme, liberalisme dan demokrasi seperti saat ini. Tapi pemimpin Islam diwajibkan untuk menjalankan sistem amanah juga, yaitu yang berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Karenanya memilih pemimpin yang amanah tapi tidak sistem kepemimpinan yang amanah, hanya menjadikan pemimpin tersebut bermaksiat dalam sistem yang tidak amanah ini, dan merupakan sikap tak benar karena memilih dan memilah hukum Allah, setengah-setengah dalam ketaatan.
Dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan khalifah yang bermakna “wakil”. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” [QS.al-Baqarah:30].
Seorang pemimpin haruslah seorang yang kuat, bukan orang yang lemah. Abu Dzar al-Ghifari menuturkan, ia pernah berkata kepada Rasul saw., “Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku menjadi amil?” Abu Dzar berkata: Lalu Rasul menepuk pundakku seraya bersabda: “Ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan pada Hari Kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan benar dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya (HR Muslim).
Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah besar yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebab pemimpin adalah pelayan umat. Sehingga dalam Islam tugas dan kewajiban pemimpin adalah menjamin terpeliharanya urusan-urusan dan kemaslahatan rakyat. Hal kepengurusan terhadap rakyat inilah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda : “Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diutusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian seharusnya kaum Muslim menyadarkan dan mengingatkan satu sama lain bahwa sumber permasalahan besar ummat bukan hanya tentang pemimpin yang amanah, namun lebih karena ditinggalkannya hukum Allah dan Rasul-Nya, Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sistem kepemimpinan. Jadi Islam mewajibkan bukan hanya pemimpin yang amanah, namun juga sistem kepemimpinan yang amanah.Wallahu a’lam bishawab.
Komentar