Oleh: Nurhidayat Syamsir (Mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan UHO)
Hilal Pilpres menuju puncak pesta demokrasi kian terlihat. Tidak sedikit orang yang menyadari panasnya perebutan kursi kekuasaan di singgasana rezim saat ini. Mulai dari ributnya perbincangan usai debat capres-cawapres, pemandangan kandidat yang menyusuri di sepanjang jalan tertentu, mirisnya pengalamatan jerat hukum UU Terorisme bagi pelaku hoax (CNN Indonesia, 21/03/2019) dan berbagai upaya pun dilakukan. Hal ini tentunya untuk membungkam lawan politik tertentu.
Seperti yang dilansir oleh Republika.co.id – Jokowi: “Bapak Ibu, mau pilih yang didukung organisasi terlarang itu? Mau? Mau? Saya enggak nyebut, tetapi sudah tau sendiri kan?” kata Jokowi dalam acara yang dihadiri para pengusaha di Istora Senayan, Kamis (21/03/2019). Usai pernyataan itu, pengamat politik menanggapi: Joko Widodo melakukan adu domba dengan menyebut organisasi berbahaya mendukung Prabowo Subianto. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada Suara Nasional, Sabtu (23/03/2019).
Rusaknya Demokrasi: Sarat Kemauan Berkuasa
Jika menelisik lebih jauh, ini tidak sekadar adegan politik yang biasa saja, sebab telah menggunakan senjata lempar batu sembunyi tangan. Sistem perpolitikan maupun pelaku politik dalam demokrasi terkesan hobi mengadu domba dan ulung dalam mengkambing hitamkan pihak tertentu yang tertuduh.
Nampak jelas, rezim saat ini benar-benar panik dan takut terhadap kelompok kritis yang menawarkan solusi tuntas diluar dari sistem ini. Hal ini dinilai berbahaya dan mengancam keutuhan NKRI. Secara tidak langsung ini memberikan indikasi hilangnya kepercayaan diri akan berpalingnya suara rakyat. Rezim menyadari betul bahwa pemilu kedepan didominasi oleh suara kaum muslim, lalu dipakailah tokoh muslim yang dikehendaki mampu menutupi suara pemenangan yang dibutuhkan. Nyaris terkesan hanya sebagai alat penarik suara semata. Namun faktanya, belum sepenuhnya suara kaum muslim dikantongi.
Begitu kepanikan ini tak terbendung, dimunculkan kemudian statement sindiran yang malu menyebut nama, agar rakyat tidak memilih paslon yang didukung oleh organisasi terlarang. Meski pada faktanya tidak ada pernyataan atau deklarasi dukungan organisasi terkait. Pun demikian, pengalamatan organisasi terlarang ini hanya dibuat dan disematkan oleh kelompok tertentu untuk mengkriminalisasi dan membungkamnya dari upaya muhasabah pemimpin . Hal ini untuk menekan gerak permintaan keadilan, meski pada akhirnya rakyat sendiri yang meminta keadilan.
Inilah keniscayaan yang terbilang lumrah di sistem demokrasi, bilamana kekuasaan dan niat berkuasa sudah menjamur, maka apapun akan ditempuh. Termasuk mengkambing hitamkan pihak tertentu untuk mengadu domba demi meraup sebongkah suara kepercayaan rakyat. Anehnya, fakta petahana yang tidak mau mundur atau mengambil cuti selama kampanye, sangat jelas adanya kerancuan posisi sebagai presiden atau capres. Ditambah lagi dengan penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye, mengikut pula produksi kaos paslon 01 secara besar-besaran, lengkap dengan pembagian hadiah.
Islam Memandang Kekuasaan Politik
Islam memandang kekuasaan politik sebagai alternatif untuk menjalankan ketaatan dihadapan Allah. Kekuasaan ini dibangun atas kesadaran umat yang sohih. Islam mampu memyelesaikan problem kehidupan secara tuntas, sehingga kekuasaan diraih justru untuk menegakkan ketaatan bukan menang-menangkan. Dan dengan kekuasaan itulah maka kesejahteraan dan keberkahan itu bisa diwujudkan. Saatnya berhenti berharap kebaikan dari sistem yang menafikan kebaikan agama dalam mengatur kehidupan. Wallahua’lam bishawab.
Komentar