“Habis gelap terbitlah terang”, slogan ini sungguh fenomenal. Tetapi sayang, kalimat yang identik dengan RA. Kartini demikian tidak berlaku untuk kasus yang menimpa ibu kota Negara kita, Jakarta. Karena setelah pemadaman massal itu, yang muncul justru kebijakan penguasa (pemerintah) yang pro terhadap asing.
Tersebar berita bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik. Hal itu diungkapkan setelah menggelar rapat bersama plt Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di kantor Kemaritiman Jakarta.
“Saya pengen, PLN lebih efisienlah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalu banyak dululah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja private sector yang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu, biarkan private sector main,” ujar Luhut, Rabu/14/08/2019 Oke Finance.
Juga ternyata, pemerintah menghadirkan solusi bahwa akan membangun PLTA penghasil listrik terbesar dengan cara menggandeng China. Sebagaimana diberitakan oleh detikflash pada kamis, 15/08/2019 lalu bahwa setelah pemerintah menyalahkan pihak PLN setelah gonjang-ganjing listrik padam, akhirnya pemerintah dan Tiongkok menandatangani MoU pembangunan PLTA Kayan. PLTA yang mampu menghasilkan listrik 9.000 MW ini akan mengaliri listrik untuk wilayah tanjung Pulas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Liberalisasi Sektor Listrik
Energi listrik merupakan faktor penting untuk produksi, transportasi, serta penyimpanan dan pengolahan pangan. Sehingga, seharusnya, Negara harus menyediakannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebagaimana dengan bunyi UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang dirumuskan oleh para ulama pendiri negeri ini, bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Namun, pemerintah kita justru telah melelang aset penting Negara ini kepada asing. Kebebasan (liberal) dalam sektor kelistrikan ini tentu akan merugikan Negara sekaligus seluruh rakyat.
Inilah mengapa ada drakula pada judul tulisan ini, karena drakula adalah tokoh fiksi terkenal penghisab darah. Sama dengan sosok para kapital pemilik modal besar yang terus menjajah rakyat demi kepentingannya. Namun mereka tidak fiksi, melainkan nyata dan jelas.
Ini adalah imbas dari diterapkannya sistem Kapitalisme oleh Negara ini. Sehingga para penguasa mengatur pemerintahan sesuai dengan akal mereka yang terbatas dan terpaksa tunduk pada kepentingan asing tanpa peduli pada nasib rakyatnya kelak.
Cara Islam Mengelola Energi Listrik
Negara yang menjadikan syariat Islam sebagai aturannya, akan mengelola segala sumber daya alamnya untuk kepentingan seluruh rakyat, baik Muslim maupun Non Muslim. Islam punya aturan yang sempurna dan paripurna mengatur kehidupan manusia, karena aturannya berasal dari sang Pencipta manusia sekaligus alam semesta, Allah Swt.
Rasulullah Saw bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal yakni air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud). Padang rumput dapat diartikan tumbuhan sebagai makanan baik untuk ternak maupun manusia dan api diartikan sebagai energi.
Sehingga, sudah seharusnya Negara mampu mengelola sendiri sumber daya energinya untuk kepentingan rakyat. Inilah istimewanya sistem Islam.
Selayaknya Pemimpin Harus Melindungi Rakyat
Kebijakan pemerintah kita jelas-jelas lebih berpihak kepada asing yakni Tiongkok. Walaupun, kebijakannya dianggap sebagai solusi, tetapi justru rakyat yang akan menjadi korbannya. Seharusnya, pemerintah tidak menyerahkan sumber daya alam negeri ini kepada asing. Karena itu akan mengancam kedaulatan dan kemandirian bangsa ini.
Sebagai pemimpin sekaligus pemangku kebijakan hajat hidup orang banyak (rakyat), seharusnya pemerintah ingat selalu akan amanah tanggung jawabnya yang kelak akan dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat.
Rasulullah Saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Imam an- Nawawi berpendapat bahwa imam adalah junnah (perisai) yakni seperti tirai atau penutup karena menghalangi musuh yang akan menyerang kaum Muslim. Menghalangi sebagian masyarakat menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam dan orang-orang yang berlindung kepadanya.
Wallahu ‘alamu bishawwab.
Komentar